Home » Undang-Undang Minerba by Tim Redaksi Pustaka Yustisia
Undang-Undang Minerba Tim Redaksi Pustaka Yustisia

Undang-Undang Minerba

Tim Redaksi Pustaka Yustisia

Published
ISBN :
Paperback
88 pages
Enter the sum

 About the Book 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alamMoreUndang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumnber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.Pengembangan dan pendayagunaan mineral dan batubara dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.Undang Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memuat tentang:• Ketentuan Umum• Asas dan Tujuan-• Penguasaan Mineral dan Batubara-• Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara-• Wilayah Pertambangan-• Usaha Pertambangan-• Izin Usaha Pertambangan-• Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan-• Izin Pertambangan Rakyat-• Usaha Pertambangan Khusus-• Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan Khusus-• Data Pertambangan-• Hak dan Kewajiban-• Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus-• Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus-• Usaha Jasa Pertambangan-• Pendapatan Negara dan Daerah-• Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan-• Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Masyarakat-• Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan-• Penyidikan-• Sanksi Administratif-• Ketentuan Pidana-• Ketentuan Lain-lain-• Ketentuan Peralihan-• Ketentuan Penutup- dan• Penjelasan.